Sistem Ekonomi Indonesia

SISTEM EKONOMI INDONESIA

1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari kata “systēma” (dalam Bahasa Yunani) yang mengandung arti “keseluruhan dari bermacam-macam bagian “.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli :

1. L. James Havery
   “Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.“

2. C.W. Churchman.

Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.

2. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

Dalam kaitannya, pengembangan sistem ekonomi suatu negara, sebagai bagian dari pengembangan identitas kebangsaannya, tidak terlepas dari upaya untuk mengembangkan berbagai sistem di bidang non-ekonomi, seperti sistem politiknya, sistem hukumnya, dan sistem sosial budayanya. Walaupun akan berkembang dengan laju yang tidak sama, pengembangan setiap sistem ini umumnya akan berjalan dalam satu arah, di mana sistem yang satu akan mempengaruhi sistem lainnya. Umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara maka akan berevolusi sistem ekonominya dari etatisme menuju ke liberalisme dan bersamaan dengan ini sistem politiknya akan cenderung bergerak dari sistem yang otoriter menjadi yang lebih demokratis. Suatu ilustrasi proses pengembangan sistem ekonomi dan sistem politik diberikan pada diagram di bawah ini.

Pada diagram ini terlihat adanya keterkaitan antara pembangunan sistem ekonomi dan sistem politik. Umumnya, semakin maju ekonomi suatu negara maka akan semakin liberal sistem ekonominya. Bersamaan dengan perkembangan di sistem ekonomi maka perlu adanya reformasi politik sehingga arah kekanan panah evolusi sistem ekonomi hendaknya disertai oleh arah ke kanan pada panah evolusi sistem politik.

3. Kapitalisme dan Sosialisme

Ada dua macam sistem ekonomi yang ekstrem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi perorangan dalam atau untuk memenuhi sumberdaya. Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antrabadan usaha dalam mengejar keuntungan sangatlah dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Campur tangan pemerintah atau negara sangatlah minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat.

Sistem sosialis adalah kebalikannya. Sumber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada perorangan didasarkan pada kebutuhannya bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan. Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi (what, how, for whom). Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Uni Soviet (sebelum negara ini bubar).

Diantara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut, terdapat sistem lain yang merupakan “campuran” antara keduanya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga. Dalam sistem ni, kadar kapitalismenya selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya senantiasa lebih besar.

4. Persaingan Terkendali

Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu maupun antar badan usaha, pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminatinya. Pemerintah turut mengatur penyediaan bidang pendidikan/ keahlian, berdasarkan proyeksi kebutuhan. Jadi, tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta.

Pemerintah juga mengendalikannya dengan membaca prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha. Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi sekedar kebutuhannya. Justru pemerintah mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.

Kesimpulannya adalah, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali.

.

5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah Pendekatan Faktual-Struktural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalam Pendekatan Sejarah, yakni menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengetahui kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan Faktual-Struktural dapat diukur dengan menggunakanKesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + ( X-M ). Diamana Y=Pendapatan Nasional, C = konsumsi masyarakat, I = investasi, G = pengeluaran konsumsi pemerintah, X = ekspor, M = impor. Pengukuran kadar keterlibatan pemerintah dengan pendekatan ini dapat pula dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi (lapangan usaha) dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaganya.

Dengan pendekatan Sejarah, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bias ke sosilalisme. Perekonomian ini baru berjalan mantap, dalam arti pekembangannya signifikan, semenjak orde baru perekonomian (sebagai sebuah sistem) dikelola secara ulurtarik diantara kapitalisme dan sosialisme.

Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia.

Reference :

1. http://denandardede.blogspot.co.id/2015/05/sistem-ekonomi-dan-sistem-politik.html
2. http://dienanggraeni.blogspot.co.id/2012/04/bab-3-sistem-ekonomi-indonesia.html
3. https://delialestari38.wordpress.com/2015/04/30/persaingan-terkendali/
4. https://aanadesaputro.wordpress.com/2013/04/12/sistem-perekonomian-indonesia/